Menu

PERBEDAAN khusu pada suatu hukum peradilan militer

0 Comment

PERBEDAAN HUKUM ACARA PIDANA DENGAN HUKUM PERADILAN
MILITER

            Pertama
yang kita pelajari tentang hukum peradilan militer apa yang yang disebut dengan
peradilan militer tersebut. Ada yang di sebut juga peradilan militer yang
menyebut dasar hukumnya yang mana isi darsar hukumnya adalah Undang-Undang
Nomor 35 Tahun 1997 itentang Peradilan Militer. Dan dasar hukum ini sangat
penting bagi hukum peradilan ,iliter yang mana peradilan ini sangat di butuhkan
pada kemiliteran, Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, peradilan militer
merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan angkatan bersenjata untuk
menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan
pertahanan keamanan negara1. Dan
pada waktu itu suatu kesatuan negara memiliki sebuah tanggung jawab yang  sangat berat sekali yang mana hal itu akan
menjadi suatu hal untuk membuat suatu peratutan yang suah ada pada suatu KUHPM
dana semua tindakan yang sudah ada, bagi seorang militer perlu memperhatikan
suatu peraturan yang sudah ada kalo tidak maka akan di hukum dengan peraturan
yang sudah ada.menurut tata cara yang di tentukan dalam UU ini.

Dan pada suatu
peraturan militer akan menjadikan suatu badan hukum yang mana ada suatu pidana
umum maupun khusu pada  suatu hukum
peradilan militer Begitu pula dalam KUHPM UU No 31 Tahun 1997 (pasal 215 Ayat
1),  yang mana terdakwa atau pelanggar
dapat mendapatkan hukuman singkat yang mana aka di ganjar hukuman dari
peradilan dali hukum tersebut yang mana sudah ada pada buku besar yang mana
yang disebut KUHPM yang sudah di buat sekian lama sampai sekarang,  Ketentuan umum UU No18 tahun 2003 tentang advokad
(Pasal1Ayat1) advokad adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum baik di
dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi syarat berdasarkan ketentuan UU ini
(ayat 2) jasa hukum di berikan advokad berupa memberikan konsultasi hukum
bantuan hukum menjalankan kuasa mewakili mendampingi membela dan melakukan
tindakan hukum lain untuk kepentingan klien. Ketentuan umum di UU bantuan hukum
No 16 tahun 2011 (pasal 1 Ayat 1) bantuan hukum adalah jasa hukum yang di
berikan secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. Ayat 2 penerima bantuan
hukum adalah orang atau kelompok orang miskin. Ayat 3 pemberi bantuan hukum
adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi
layanan bantuan hukum berdasarkan UU ini.2
Dan pada pasal yang di sebut di atas sudah tercantum pada undang – undang yang
mana sudah di atur pada KUHPM dan selain itu pengaturan tersebut sudah
mengeluartkan putusan yang sangat baik dan mendalam bagi masyrakat sekitar.

            Dan
ada pula hukum peradilan militer ini dilihat dari kemerdekaan dari orde lama
dan oerde baru yang di katakana sangat baik atas perubahannya dan perbuhannya
tersebut mulai tahun pembuatan sampai saat ini sangat baik dan peraturan –
peratuan yang di buat oleh hukum peradilan militer sangat seimbang dengan hukum
– hukum yang lain, Reformasi di Indonesia ditandai dengan berakhirnya kekuasaan
Orde Baru pada tahun 1998, yang akhirnya membawa dampak perubahan dan
pembaharuan hampir disegala bidang tata kehidupan berbangsa dan bernegara, tak
terkecuali dibidang hukum dilaksanakan dengan mengganti produk-produk hukum
yang dinilai bersifat represif dan otoriter dengan produk hukum yang lebih
demokratis dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas. Apabila ditelisik
lebih jauh, sebenarnya keinginan dan usaha pembaharuan hukum di Indonesia sudah
di mulai sejak lahirnya Undang- Undang Dasar 1945 tentunya tidak boleh
dilepaskan dari landasan dan tujuan yang ingin dicapai, yaitu “melindungi
segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum berdasarkan Pancasila’.
Inilah garis kebijakan sekaligus tujuan pembaharuan hukum di Indonesia3. Dan
pada peraturan sendiri pada pembaharuan orde lama ke orde baru baik melalu perundang
– undangan yang mana peraturan tersebut memiliki banyak tujuan yang memutuskan
suatu kejadian atau pelanggaran yang di buat oleh terdakwa seorang prajurit
atau orang lain yang tidak sebagai prajurit. Dan KUHPM masih di gunakan sampai
sekarang ini. Kemudian biasanya peraturan ini memiliki suatu per4aturan yang
mana sudah dio tetapkan melalui presiden pada orde lama maka dari itu seorang
prajurit memiliki tanggung jawab yang besar dalam melakukan suatu tindakan, dan
sampai semena – mena maka akan di hukum yang ada di kitab perundang – undangan hukum
peradilan militer  atau KUHPM.

Hingga kini
masih digunakan KUHPM yang merupakan terjemahan dari Wetboek Van Militair
Strafrecht Voor Nederlandsch Indie (staatsblad. 1934 Nomor 167) yang
merupakan kitab undang-undang warisan Pemerintah Hindia Belanda dahulu yang
berlaku untuk KNIL yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor
39 Tahun 1947 tentang Kitab mUndang-Undang Hukum Pidana Militer,pahlawan heroik
dengan gagah perkasa, berani menentang maut, sebagaibukti kecintaan terhadap
bangsa dan tanah air Indonesia meski harus berkorban jiwa dan raganya.4

Dan kata yang di atas tersebut
untuk mengatur seuatu tindakan TNI yang mana biasanya TNI itu bisa melakukan
suatu tindakan yang mana bisa melukai seseorang juga seperti senjata yang di
pakai oleh tentara tersebut secara legal atau tidak menaati peraturan maka akan
di hukum seperti apa yang ada dalam buku besar yang mana sudah dikaji oleh
sebuah ahli hukum yaitu yang di sebut juga KUHPM dan ada pula subjek objek dari
peradilan militer ini di karenakan itu suatu kesalahan atau kejahatan yang
tidak di duga maka akan di hukum sejarta ada pada KUHPM yang sudah berlaku
sampai sekarang ini, maka dari itu lah terbentuknya suatu hukum peradilan
militer aga bisa menjaga kejahatan orang – orang yang semena – mena,

Dalam Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana Militer diatur mengenai hukum pidana militer yang
dalam pengertiannya adalah bagian dari hukum positif yang berlaku bagi subyek
peradilan militer yang menentukan dasardasar dan peraturan-peraturan tentang
tindakan-tindakan yang merupakan larangan dan keharusan serta terhadap
pelanggarnya diancam dengan pidana, yang menentukan hal apa dan bilamana
pelanggarnya dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan menentukan juga
cara penuntutan, penjatuhan pidana, dan pelaksanaan pidana demi tercapainya
keadilan dan ketertiban hukum5.  Maka dari itu peraturan yang di buat
peradilan militer berbeda dengan hukum acara pidana yang mana hukum pidana
tersebut sangat penting dalam bagi masyarakat dan orang – orang sekitarnya dan
penjelasannya hukum acara pidana sebagai berikut.

            Hukum
pidan meliputi suatu peraturan – peraturan yang mana terdakwa harus ada pemohon
atau sanksi dan suatu seseorang untuk melihat suatu peraturan tersebut. Dan
pada hukum acara pidana ada hukum formil dan hukum material yang mana
peraturanya beda tetapi ada kesamaan dan ada pula hukum pidana umum yang mana
hukum memiliki suatu bkeadaan yang beda dengan hukum formil dan hukum materiel
dan berikut penjelasan dari hukum pidana umum dan ada juga para ahli
mengatakannya,

            Hukum
ini memuat aturan-aturan hukum pidana yang berlaku bagi setiap orang, dan
aturan-aturan ini, misalnya dijumpai dalam KUHP, undang-undang Lalu Lintas, dan
sebagainya.28 Selanjutnya, batasan-batasan hukum pidana umum diberikan oleh:

a. Prof. Sudarto.

Hukum pidana merupakan aturan
hukum yang mengikat kepada suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu
suatu akibat yang berupa pidana. Jadi hukum pidana berpokok pada dua hal yaitu:

·        
Perbuatan
yang memenuhi syarat-syarat tertentu, dimaksudkan perbuatan yang dilakukan oleh
orang yang memungkinkan adanya pemberian pidana. Perbuatan semacam itu dapat
disebut “perbuatanyang dapat dipidana” atau disingkat ” perbuatan jahat” (verbrechen).

·        
Pidana,
yaitu penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan
yang memenuhi syarat-syarat tertentu itu. Didalam hukum pidana modern, pidana
ini juga meliputi apa yang disebut “tindakan tata tertib” (tuchtmaatregel).

b. Simons.

Hukum pidana dibagi menjadi hukum
pidana dalam arti obyektif dan subyektif, yaitu:

1)     
Hukum
pidana dalam arti obyektif adalah hukum pidana yang berlaku atau juga disebut
sebagai hukum positif atau ius poenale, adalah keseluruhan dari larangan
–larangan dan keharusan-keharusan yang atas pelanggarannya oleh negara atau
oleh suatu masyarakat

hukum
umumlainnya telah dikaitkan dengan suatu penderitaan yang

bersifat
khusus berupa suatu hukuman , dan keseluruhan dari peraturanperaturan dimana
syarat-syarat mengenai akibat hukum itu telah diatur serta keseluruhan dari
peraturan-peraturan yang mengatur masalah penjatuhan dan pelaksanaan dari
hukuman itu sendiri.

 

2)     
Tindak
Pidana Umum dan Tindak Pidana Militer Tindak Pidana Umum. pidana umum atau
disebut dengan Delicta communia,31 adalah tindak pidana pasal KUHP,
yaitu yang dimulai dengan perkataan “barang siapa” sedangkan yang dapat
dilakukan oleh siapa saja.6maka
dari itu sangatlah berbeda dengan buku kitab kemiliteran dengan ini
perbedaannya sangat banyak dan tidak melakukan tindakan yang sama dan sudah di
jelaskan dalam kitab undang – undang hukum pidana atau KUHP yang telah di
jelaskan sejak sekian lamanya.

            Dan
itu pengertian dari pidana umu yang di sebutkan oleh para ahli dan dan
peraturanyang sudah ada pada ada di KUHAP dan sebelum kita melakukan peraturan
yangb ada dalam KUHAP maka biasanya hakim akan melakukan sebuah pertanyaan yang
mana pada terdakwa, yang mana terdakwa tersebut sudah melakukan kejahatan
seperti apa dan apakah sampai terbuh pa tidaknya dan hukum pidana ini bisa
melakukan hukuman yang setimpal yang sudah terdaka perbuat dan tidak ada kata
pembatalan yang mana terdakwa harus tanggung jawab apa yang di lakukan dan
dalam putusan hakim akan terpengaruh pada undang – undang atau buku besar yang
di sebut juga KUHAP. Dan tindsak pidana seperti apa yang di jelaskan maka akan
di hukum yang seperti tersebut berbeda dengan peratutan militer yang hukumannya
sangat di tekankan pada pihak TNI dan lainnya yang menggunakan jabatannya dan
hukum acara pidana tersebut sangat lah tegas dan tidak merlihat terdakwa
apabila terdakwa tersebut memiliki kesalahan yang setimpal maka akan di hukum,
hukuman yang ada di KUHP atau KUHAP dan di dalam kitab undang – undang hukum
acara pidana tersebut beris penjara /kurungan atau hukuman yang paling berat
penjara seumur  hidup atau di tembak
mati.

 Berlakunya Hukum Pidana dalam Kitab
Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) apabila dihubungkan dengan tempat dan orang
mengenai beberapa asas, dimana menurut Prof. Moelyatno dalam seminar Hukum
Nasional pada tahun 1963, dan dalam pasal 2 KUHP sampai pasal 8 KUHP,
dihubungkan mdengan tempat dan orang/pelakunya. Menurut sejarah hukum, pertama
kali dikenal mengenai pengkaitan berlakunya hukum (pidana) adalah kepada orang
yang disebut sebagai asas personalitas, selanjutnya berkembang berkaitan dengan
wilayah , yang disebut dengan asas teritoritas. Dalam perkembangan selanjutnya,
dikaitkan dengan kepentingan negara/masyarakat yang harus dilindungi yang
disebut dengan asas perlindungan, kemudian karena terjalinnya hubungan antar
negara yang sudah semakin dekat dimana beberapa hak tertentu dianggap sebagai
suatu kepentingan bersama yang perlu dilindungi, maka batas negara, orang dan
kepentingan negara sendiri seakanakan ditiadakan, dalam kaitan hal-hal yang
perlu dilindungi secara bersama ini disebut sebagai asas universalitas.7

            Hukum
pidana atau hukum acara pidana yaitu pengertiannya untuk mencari dan
mendapatkan kebenaran materiel yang mana sudah di sebutkan dinatas tadi bahwa
hukum pidana lebih wajib di jadikan hukum sehari hari dari pada hukum peradilan
militer yang sering terdengar yaitu pidana atau hukum acara pidana yang mana kebenaran dari suatu perkara pidana dgn menerapkan
ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dgn tujuan agar mencari
pelaku yg dapat didakwakan melakukan pelanggaran hak. Kemudian selanjutnya
meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti
melakukan tindak pidana dan apakah pelaku yg didakwakan itu dapat
dipersalahkan. Dan sebelum kita hukum kita bakan mengadakan pembuktian atau
pemeriksaan yang mana dilakukan oleh petugas yang sudah di tetapkan dan
pemeriksa yang sudah di tetapkan kenapa terdakwa.

Dalam KUHP tidak
memberi pengertian yang otentik siapa yang dimaksud dengan pejabat (pegawai
negeri) akan tetapi batasan dalam pasal 92 ayat (3) KUHP berbunyi : “Semua
anggota angkatan perang juga dianggap sebagai pejabat. Dengan demikian, KUHP
juga diberlakukan kepada anggota angkatan perang, anggota Angkatan Bersenjata,
anggota Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Militer, selain itu juga
dikenal peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi militer yaitu wetboek
van Militair Strafrecht (W.v. M.s.)/ Stb.1934 Nomor 167 jo UURI Nomor 39
Tahun 1947, yang diterjemahkan menjadi Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer
(KUHPM). Pemberlakuannya sama halnya dengan pemberlakuan dalam hukum di Indonesia,
apabila KUHPM sebagai hukum pidana materiil. 8

Maka dari itu
perbedan yang ada p-ada kata – kata atau esay tersebut sangatlah benar maka
dari itu dari dasar hukumnya dan peraturan – peraturanya sangan  lah biak dan berguana bagi mastarakat yanag
mana juga sudah di atur juga pada dasar hukumnya juga dan sudah di tulis besar
di buku besar yang artinya buku itu tertulis KUHP, KUHAP, dan KUHPM sangatlah
ketiganya tersebut berbeda darin keterangan yang ada n pada di atas tersebut
maka dari itu berhubungam suatu peraturan yang berbeda akan tetapi perbedaan
ini tidak menunjuakn kehebatan atau kewenangan sebuh hukum sudah ada pada dalam
jama orde lama dan orde baru dan perbedanya pula dari openyidikan yang berbeda
dan kasus dan aturannya aturannya yang berbeda juga. Hukum pidana lebih
meliputi seseorang atau masyrakat yang ada dan sedangkan hukum ,materiel
sangatlah berbeda cuman kedudukanya sama seperti sama di aturan undang – undang
dan bedanya hukum pidana atau hukum acara pidna di atur di buku besar KUHP,
KUHAP dan sedangkan militer di natur dalam buku KUHPM itulah peraturanya.

1
November
2006, Undang-undang Peradilan Militer Nomor 31 Tahun 1997, Sinar

Grafika,
Jakarta.

 

3 Barda Nawawi
Arief, 1996, Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan

Pidana
Penjara,
Badan Penerbit UNDIP, Semarang, hlm 1.

4 Marjoto, 1958,
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentara Serta Komentar-komentarnya,

Politea,
Bogor, hlm 6.

5 S.R.
Sianturi,1985, Hukum Pidana Militer Di Indonesia, Alumni, Jakarta, hlm
18.

6 Moeljatno dan
Marliman Prodjohamidjojo, Memahami Dasar-dasar Hukum

Pidana
Indonesia,
Jilid 2,cet.3,Jakarta, Pradnya Paramita,1997, hal: 5

7 S.R. Sianturi.,
op.cit.,hal. 101

8
Mardjono
Reksodiputro., Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana.,

cet.
III., Jakarta., 1999., hal. 85-89